Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Badan Koordinasi Penanaman Modal ialah salah satu lembaga pemerintah non departemen yang secara khusus mengurus aneka pekerjaan dalam bidang penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu kegiatan dalam BKPM ialah Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. PTSP ialah kegiatan penyelenggaraan perizinan maupun non perizinan yang telah mendapat pendelegasian maupun pelimpahan wewenang dari instansi atau lembaga di mana prosesnya dimulai dari permohonan hingga terbitnya dokumen.

PTSP dalam bidang penanaman modal ini harus didukung adanya SDM profesional dan kompeten, tempat, sarana serta prasarana kerja maupun media informasi, mekanisme kerja yang jelas serta mudah dipahami dan diakses, layanan pengaduan dan sistem pelayanan informasi yang bisa diakses secara elektronik.

Jenis pelayanan penanaman modal dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal,

serta jenis perizinan yang bisa didapat dari penanaman modal ialah sebagai berikut:

  1. Pelayanan perizinan ialah bentuk persetujuan dalam melakukan penanaman modal dari pemerintah pusat maupun daerah dengan kewenangan sesuai Undang-undang
  2. Pelayanan non perizinan ialah bentuk kemudahan dalam mendapat pelayanan, fasilitas fiskal serta informasi terkait penanaman modal yang sesuai Undang-undang
  3. Jenis perizinan penanaman modal di antaranya adalah Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan serta Izin Usaha Perubahan

Jenis izin lainnya yang dilayani pembuatannya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ialah Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan hingga Persetujuan Pemanfaatan Ruang. Selain itu, ada juga Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, Hak Atas Tanah, hingga izin-izin lain yang masih ada kaitannya dengan penanaman modal. Titik awal dari adanya PTSP pusat ialah instruksi langsung Presiden Jokowi saat berkunjung ke kantor BKPM pada 28 Oktober 2014 lalu. Kala itu, Presiden memberikan instruksi supaya investor yang hendak mengurus perizinan tak perlu keluar masuk Kementerian, cukup datang ke kantor PTSP Pusat di BKPM.

Berikutnya, Kementerian akan dapat melakukan koordinasi bersama melalui penugasan pejabat ke PTSP Pusat serta memberikan pendelegasian wewenang melalui diterbitkannya perizinan pada Kepala BKPM. Maksud serta tujuan dari fungsi PTSP ialah agar pelayanan perizinan serta non perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa berjalan lebih mudah, tepat, cepat, akurat serta tetap transparan dan akuntabel. Hal ini juga akan menunjang fungsi dari BKPM sendiri dalam mewujudkan iklim investasi yang memiliki daya saing serta meningkatkan kualitas perekonomian nasional. Kepala BKPM juga telah menyatakan bahwa pihak BKPM siap dalam melayani proses perizinan pada seluruh bidang usaha sehingga investor akan lebih mudah dalam mengurus perizinannya.

Dalam rangka mendukung transparansi pelayanan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, sudah dibangun pula layanan monitoring online yang bisa digunakan investor memantau perkembangan pengajuan permohonan izin mereka. BKPM melalui PTSP telah siap dalam melayani proses hingga 134 kelompok perizinan yang berasal dari 1249 bidang usaha. Unit ini diharapkan akan bisa memberi pelayanan terbaik dan antar instansi bisa saling membantu dalam memberikan pelayanan terbaik untuk para investor nasional, asing hingga investor lokal. Hal ini pada akhirnya diharapkan bisa turut meningkatkan iklim investasi nasional sehingga akan berpengaruh pula pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian uraian seputar BKPM dan PTSP yang berperan besar dalam perekonomian di Indonesia.

Leave a Reply